PPID
Deskripsi
PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
PPID bertugas mengoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Dalam mendukung keterbukaan informasi publik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memberikan kanal langsung dan digital yang diintegrasikan kedalam Sistem Informasi Publik dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu (SIPEMANDU).
Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2018 tentang PPID dan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi
Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
Prosedur
Biaya
Layanan ini GRATIS atau tidak dipungut biaya.
Pelayanan
SIPEMANDU DESA SISTEM INFORMASI PUBLIK DAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERPADU, dapat diakses pada laman https://sipemandu.kemendesa.go.id/
Kontak / Helpdesk
| Call Center | : | 1500040 |
| SMS | : | 081288990040 |
| : | 087788990040 | |
| Twitter / X | : | @kemendespdtt |
| : | kemendespdtt | |
| Persuratan | : | Jl. TMP Kalibata No. 17, Jakarta Selatan – 12750 |
| SELARAS | : | Gedung SELARAS, Jl. TMP Kalibata No. 1, Jakarta Selatan |
Statistik layanan
Berikut statistik Data dan Informasi dengan frekuensi tertentu pelaksanaan layanan pertahun
| Tahun | Jumlah Pemohon Informasi |
|---|---|
| 2019 | 211 |
| 2020 | 2.888 |
| 2021 | 402 |
| 2022 | 375 |
| 2023 | 912 |
Survey Kepuasan Masyarakat
Survei Kepuasan Masyarakat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Hasil survei sangat penting sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyedia layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan terbaik dapat segera dicapai, dan akhirnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat akan hak-hak mereka sebagai warga negara. Berikut Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2021 – 2023 dapat diakses pada laman https://ppid.kemendesa.go.id/layanan/survey
Kompensasi layanan
Adapun Kompensasi yang diberikan oleh pelaksana layanan kepada pengguna layanan dalam situasi tertentu, diatur pada Keputusan Sekretaris Jenderal No 40 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Bagi Pegawai Pelaksana Pelayanan Publik dan Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Foto Pelaksanaan Layanan
Penghargaan dan Penilaian
I. Menpan RB
Kementerian Desa PDTT mengikuti Kompetisi Pengaduan Pelayanan Publik di Tahun 2019
Kementerian Desa PDTT telah meraih 2 Penghargaan
TOP 30 Instansi Pemerintah Penyelenggara Pengaduan Pelayanan Publik
TOP 10 Instansi Pemerintah Penyelenggara Pengaduan Pelayanan Publik sebagai Pengelola dengan Pendorong Perubahan Terbaik
II. Ombudsman RI
Kementerian Desa PDTT, sebagai badan pelayanan publik mengikuti penilaian kepatuhan tinggi yang di selenggarakan oleh Ombudsman RI, dan Kementerian Desa PDTT telah mendapatkan predikat Zona Hijau pada gtahun 2018 -2023 dengan skor nilai:
2018 - Zona Hijau, 96,00
2021 - Zona Hijau, Nilai : 81,46 Peringkat : 16
Adanya penilaian Restart dari ORI, sehingga adanya trend Penurunan Penilaian seluruh K/L
2022 - Zona Hijau, Nilai : 92,24 Peringkat : 4
Nilai 92,24 peringkat ke 4 dari 21 Kementerian yang masuk pada zona Hijau
2023 - Zona Hijau Nilai : 89,47 Peringkat 5
III. Komisi Informasi Pusat
Kementerian Desa PDTT, sebagai Badan Publik mengikuti kompetisi peniliaian kepatuhan tinggi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat, dan berhasil meraih predikat Informatif sejak tahun 2019 yang rincian sebagai berikut:
2019 – Informatif
2020 – Informatif nilai 93,83
2021 – Informatif nilai 97,40
2022 – Informatif nilai 95,25
2023 – Informatif nilai 94,14
Kritik dan Saran
Kritik dan saran dapat disampaikan kepada tubiro.humas@kemendesa.go.id dengan subject KRITIK dan SARAN